Islam Times - Siapa yang Mengatakan tentang Genosida di Gaza dan Lebanon di Pertemuan Puncak OKI-Liga Arab?

Siapa yang Mengatakan tentang Genosida di Gaza dan Lebanon di Pertemuan Puncak OKI-Liga Arab?

IslamTimes - KTT gabungan luar biasa Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) diadakan di Riyadh pada hari Senin (11/11) untuk membahas dampak yang menghancurkan dari perang genosida Zionis Israel di Gaza dan Lebanon.

Perang yang telah berlangsung selama 400 hari awal minggu ini telah mengakibatkan puluhan ribu korban, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, menurut otoritas Gaza dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pertemuan tersebut, yang diminta oleh Republik Islam Iran, mempertemukan para pemimpin dari blok Muslim beranggotakan 57 negara, termasuk Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Reza Aref, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menjadi tuan rumah acara penting tersebut. KTT tersebut juga dihadiri oleh Presiden Irak Mohammed Al-Sudani, Presiden Yaman Mahdi Al-Mashat, Putra Mahkota Kuwait Sheikh Sabah Al-Sabah, Raja Yordania Abdullah II, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dan Presiden Nigeria Bola Tinubu, serta tokoh-tokoh lainnya.

Rancangan resolusi yang dikeluarkan oleh OKI, organisasi antarpemerintah terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan populasi kolektif lebih dari 1,8 miliar, menegaskan kembali sentralitas perjuangan Palestina dan menekankan hak-hak Palestina yang “sah” dan “tidak dapat dicabut” serta pembentukan negara Palestina.

“Kami menegaskan kembali kedaulatan penuh Negara Palestina atas Al-Quds Timur yang diduduki, ibu kota abadi Palestina, dan menolak segala keputusan atau tindakan Zionis Israel yang bertujuan untuk melakukan Yahudisasi dan mengonsolidasikan pendudukan kolonialnya atas kota tersebut,” demikian pernyataan resolusi tersebut.

Resolusi tersebut juga menolak keputusan Zionis Israel untuk memperkuat pendudukannya atas Palestina, menganggapnya “batal,” “tidak sah,” dan “tidak sah” menurut hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan.

Resolusi tersebut mengakui Al-Quds Al-Sharif sebagai masalah kritis dan “garis merah” bagi negara-negara Arab dan Islam. Resolusi tersebut juga menyatakan keprihatinan serius atas meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut, khususnya kejahatan “mengerikan” dan “mengejutkan” yang dilakukan di Jalur Gaza, yang kini telah meluas ke Lebanon, dan memperingatkan pelanggaran kedaulatan Iran, Irak, dan Suriah oleh rezim Zionis.

Resolusi tersebut juga mengutuk penghilangan paksa ribuan warga Palestina di tengah perang genosida di Gaza dan menjadikan mereka sasaran “penyiksaan, penindasan, penyiksaan, dan perlakuan merendahkan martabat” di penjara-penjara Zionis Israel.

Negara-negara Arab dan Muslim juga menegaskan kembali “dukungan mutlak” mereka untuk Lebanon, dengan menekankan komitmen mereka terhadap keamanan, stabilitas, kedaulatan, serta keselamatan dan kesejahteraan warganya.

Resolusi tersebut menempatkan tanggung jawab pada Zionis Israel atas tidak adanya gencatan senjata di Gaza dan Lebanon dan mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadopsi resolusi yang mengikat untuk menegakkan gencatan senjata.

“[Kami] memperingatkan bahwa standar ganda ini secara serius merusak kredibilitas negara-negara yang mengimunisasi Israel dan menempatkannya di atas akuntabilitas bersama dengan kredibilitas tindakan multilateral, dan mengungkap selektivitas penerapan sistem nilai-nilai kemanusiaan,” pernyataan bersama tersebut mencatat.

Tanggung jawab kolektif
Wakil Presiden Pertama Iran Aref, dalam pidatonya di pertemuan puncak tersebut, menunjuk pada kegagalan PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB, dalam menghentikan perang genosida Israel terhadap Palestina dan Lebanon.

Ia mengaitkannya dengan dukungan teguh yang diberikan kepada Zionis Israel oleh AS dan negara-negara Barat tertentu. Aref mendesak semua negara Muslim dan Arab untuk mengakui tanggung jawab kolektif mereka untuk mengadopsi sikap yang tegas dan bersatu guna mengakhiri kejahatan genosida Zionis Israel, dengan menekankan perlunya upaya terkoordinasi jika tidak ada intervensi internasional yang efektif.

“Dalam situasi seperti itu, tanggung jawab kita sebagai pemimpin negara-negara Muslim dan Arab berlipat ganda,” tegas perwakilan Iran dalam pidatonya.

“Negara-negara Muslim dan Arab harus mengembangkan strategi untuk memastikan kejahatan Israel tidak terulang dan memberikan kompensasi yang memadai atas kerusakan yang ditimbulkan pada rakyat Palestina dan Lebanon.”

Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam, dalam pidatonya secara konsisten menekankan pentingnya persatuan Muslim dalam menghadapi rezim Zionis dan mengakhiri kejahatan genosida yang sedang berlangsung di Gaza dan Lebanon, yang dibantu dan didukung oleh Amerika Serikat.

Pernyataannya menyoroti perlunya tanggapan kolektif dan terkoordinasi dari negara-negara Muslim untuk melawan dampak perang genosida Zionis Israel terhadap sesama Muslim di Gaza dan Lebanon.

“Muslim bersatu dan kohesif, mereka dapat mengatasi semua rintangan dan mengalahkan musuh-musuh mereka,” tegasnya dalam khotbahnya pada tanggal 4 Oktober, seminggu setelah syahidnya kepala gerakan perlawanan Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah dalam pembunuhan Israel.

“Persatuan ini menangkal strategi yang digunakan oleh musuh yang berusaha memecah belah Umat Muslim melalui berbagai taktik penipuan. Namun, umat Muslim menjadi semakin sadar, dan kekuatan kolektif bangsa Muslim dapat menang melawan tipu daya semacam itu.”

Persatuan dan dukungan
Presiden Palestina Abbas, yang mewakili rakyat Palestina, dalam pidatonya di pertemuan puncak tersebut mengimbau negara-negara Arab dan Islam untuk menunjukkan persatuan dan dukungan bagi rakyat Palestina.

Ia menyerukan penegakan resolusi PBB untuk menghentikan agresi Zionis Israel di Jalur Gaza dan memastikan penyediaan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke wilayah yang diblokade tersebut.

Perdana Menteri Lebanon Mikati mengatakan pada pertemuan puncak tersebut bahwa negaranya sedang menderita krisis yang “belum pernah terjadi sebelumnya” yang mengancam keberadaannya, karena Zionis Israel melancarkan agresinya terhadap rakyat Lebanon.

“Lebanon sedang mengalami krisis historis dan eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengancam masa kini dan masa depannya,” katanya, memberikan penilaian suram tentang situasi di negara Arab tersebut dan mengutip lebih dari 3.000 kematian dan lebih dari 13.000 cedera hingga saat ini.

Selain itu, 1,2 juta warga telah mengungsi dalam beberapa bulan terakhir, katanya, di tengah agresi udara dan darat rezim Zionis Israel. Kerusakan ekonomi juga sama dahsyatnya, menurut Mikati, dengan perkiraan kerugian mencapai $8,5 miliar.

Ini termasuk penghancuran 100.000 rumah dan dampak signifikan pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

Keterlibatan dalam genosida
Presiden Suriah Bashar Al-Assad, pada bagiannya, mengatakan alat untuk mengatasi pembantaian Zionis Israel ada dan memperingatkan bahwa kegagalan untuk menerapkannya akan mengakibatkan keterlibatan dalam kelanjutan genosida.

"Kami memiliki alat tersebut, baik secara resmi maupun di antara orang-orang, dan kami mampu menerapkannya jika entitas tidak mematuhi tuntutan dalam pernyataan kami mengenai penghentian agresi," kata Assad dalam pidatonya.

"Apa rencana tindak lanjut kita?
Apakah kita mengungkapkan kemarahan atau melanjutkan dengan boikot?

Jika tidak, kita ikut terlibat dalam kelanjutan genosida, karena kita tidak berhadapan dengan negara dalam pengertian hukum, melainkan dengan sekelompok pembunuh dan penjahat.”

Presiden Yaman Al-Mashat menekankan pentingnya mengambil tindakan tegas dalam menanggapi krisis yang sedang berlangsung, termasuk memberlakukan blokade ekonomi, melaksanakan boikot total, mendukung perlawanan Palestina, dan membuka perlintasan perbatasan dengan negara-negara Arab tetangga.

“Terus berdiam diri dan mengabaikan kejahatan brutal, atau menunggu solusi dari mereka yang merupakan pendukung utama musuh, akan menimbulkan konsekuensi yang parah bagi semua orang,” ia memperingatkan.

Putra mahkota Saudi, sebagai tuan rumah pertemuan puncak, juga mengutuk “pembantaian yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon,” dalam bahasa tegas yang jarang digunakannya. Ia meminta rezim Zionis Israel “untuk menahan diri dari tindakan agresi lebih lanjut” dan meminta negara-negara di seluruh dunia untuk mengakui negara Palestina.

Ahmed Aboul Gheit, sekretaris jenderal Liga Arab, menyuarakan sentimen putra mahkota Saudi, mengecam perang Zionis Israel yang mematikan dan merusak di Gaza dan Lebanon.

"Kata-kata tidak dapat mengungkapkan penderitaan rakyat Palestina," katanya. Raja Yordania Abdullah II juga mengecam perang Zionis Israel yang sedang berlangsung di Gaza dan perluasannya ke Lebanon, serta mendesak peningkatan bantuan untuk wilayah Palestina yang diblokade.

"Wilayah ini mengalami tragedi yang tidak dapat diterima, dengan lebih dari setahun perang Israel di Gaza telah berlalu," katanya.

Akhir dari perang pemusnahan
Gerakan perlawanan yang berbasis di Gaza, Hamas, dalam sebuah pesan kepada OKI, menyerukan pembentukan aliansi Arab-Islam internasional untuk mengakhiri perang pemusnahan di Gaza dan Lebanon.

“Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) telah meminta para raja, presiden, dan pemimpin yang menghadiri pertemuan puncak lanjutan Arab-Islam […] untuk membentuk aliansi Arab-Islam internasional guna menekan pendudukan dan para pendukungnya agar menghentikan perang genosida di Jalur Gaza dan Lebanon,” demikian pernyataan tersebut.

Hamas menyatakan kesiapannya untuk terlibat dengan proposal dan ide yang memastikan berakhirnya agresi, penarikan pasukan pendudukan dari Gaza, pemulangan orang-orang yang mengungsi, pencabutan pengepungan, rekonstruksi daerah yang terkena dampak, dan penyelesaian kesepakatan pertukaran tahanan yang sesungguhnya.

“Hamas mendesak semua negara Arab dan Islam untuk memboikot pendudukan, membatalkan semua perjanjian normalisasi yang ditandatangani dengannya, dan berupaya mengisolasi pendudukan dengan segala cara yang memungkinkan,” katanya.

Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP) dalam pesannya kepada OKI menekankan bahwa mereka menginginkan tindakan nyata daripada sekadar kata-kata dan pernyataan dari para pemimpin Arab dan Muslim.

“Rakyat Palestina kami di Gaza, Tepi Barat, dan Al-Quds, ibu kota Negara Palestina, tidak menginginkan kata-kata dan pernyataan para pemimpin Arab dan Muslim, tetapi menunggu tindakan berdampak yang mencapai tingkat tanggung jawab nasional, persaudaraan, dan kemanusiaan,” kata DFLP.

Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dalam pesannya kepada OKI menyampaikan permohonan serupa, mendesak KTT Riyadh untuk bergerak melampaui diskusi tentang permukiman dan penyerahan diri, dan sebaliknya berfokus pada tindakan yang benar-benar akan melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat Arab.

“Front Populer untuk Pembebasan Palestina meminta negara-negara yang berkumpul di KTT Riyadh untuk mengeluarkan posisi dan langkah-langkah praktis yang mendukung rakyat kami dan perlawanan mereka, dan berkontribusi untuk menghentikan genosida, dan tidak menutupi agresi Zionis dan perang genosida dengan pidato tentang permukiman yang membatalkan hak-hak rakyat dan melegitimasi pendudukan.”

OKI dikecam
KTT hari Senin (11/11) itu terjadi hampir setahun setelah pertemuan serupa antara Liga Arab dan OKI diadakan di Arab Saudi untuk membahas perang genosida Israel terhadap Palestina.

Selama KTT itu, para pemimpin mengecam tindakan Zionis Israel di Gaza sebagai "biadab," namun, meskipun ada usulan untuk memutus hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Israel atau mengganggu pasokan minyaknya, para pemimpin tidak dapat mencapai konsensus untuk mengambil tindakan konkret terhadap rezim pendudukan Zionis Israel.

Banyak negara yang menjadi bagian dari OKI dan Liga Arab telah dituduh melakukan kemunafikan yang mencolok karena mempertahankan hubungan perdagangan dan diplomatik dengan rezim Tel Aviv sambil mengutuk perang tersebut.

OKI terdiri dari berbagai kelompok negara dengan berbagai sikap terhadap Israel. Beberapa negara anggota telah menjalin hubungan diplomatik dengan rezim tersebut sementara yang lain mempertahankan penentangan tegas mereka.

Selama setahun terakhir, sejak Israel melancarkan perang genosida terhadap Gaza, yang menewaskan lebih dari 43.600 warga Palestina, umat Islam di seluruh dunia telah menyuarakan kekecewaan dan frustrasi mereka terhadap OKI karena kegagalannya untuk secara efektif campur tangan dan menghentikan serangan Israel yang sedang berlangsung.

Mereka mengkritik kurangnya konsensus di antara negara-negara anggota OKI untuk mengambil tindakan tegas, dengan alasan bahwa hal ini mencerminkan kurangnya komitmen sejati untuk mengatasi krisis dan melindungi hak-hak mereka yang terkena dampak agresi genosida Israel.

Abdulla Alamadi, penulis dan kolumnis, dalam sebuah posting di X, mengecam OKI karena tidak bertindak dan membuat komentar sarkastik tentang singkatannya, yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut hanya mengamati situasi tanpa mengambil tindakan yang berarti.

“Pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) besok datang setelah 400 hari sejak genosida di Gaza dimulai di depan seluruh dunia, termasuk anggota OKI yang akan bertemu besok, di mana tidak seorang pun tahu apa yang memanggil mereka untuk bertemu setelah sekian lama?!” tulisnya.

“Sekarang saya mulai percaya orang yang mengatakan bahwa singkatan OKI berarti “Oh, Saya Lihat”!!” “3/4 akan melakukan apa yang diminta Barat kepada mereka.

Kombinasi dari rasa rendah diri, kenaifan karena mempercayai Barat dan lembaga, ekonomi, dan badan intelijen yang lemah untuk melawan operasi pergantian rezim Barat seperti kudeta, pemberontakan, sanksi, dll,” tulis seorang pengguna di X dengan nama pengguna @janm18459 tentang negara-negara anggota OKI.

“Lebih dari separuh dari apa yang disebut pemimpin Arab-Muslim ini akan meminta izin dari Zionis Israel hanya untuk menghadiri konferensi ini demi menyelamatkan muka,” tulis pengguna lain, Sheraz Bahader. [IT/r]