Islam Times - Qatar: Laporan tentang Kantor Hamas di Doha "Tidak Akurat"

IslamTimes - Hamas menggarisbawahi bahwa pihaknya belum menerima memo apa pun terkait penutupan kantornya di Doha setelah Qatar menarik diri dari perundingan gencatan senjata untuk Gaza.

Gerakan Perlawanan Islam, Hamas, belum menerima permintaan apa pun untuk meninggalkan ibu kota Qatar, Doha, sumber mengatakan kepada Al Mayadeen pada hari Sabtu (9/11).

"Komunikasi antara pimpinan Hamas dan pejabat Qatar masih berlangsung," sumber tersebut mengonfirmasi.

Laporan tersebut mencatat bahwa Hamas telah mengembangkan rencana alternatif untuk berpotensi merelokasi kantornya jika perlu.

Sebelumnya, sumber diplomatik mengatakan kepada AFP bahwa Qatar telah mundur dari perannya sebagai mediator utama dalam perundingan gencatan senjata untuk Gaza dan telah memperingatkan Hamas bahwa kantornya di Doha "tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya" jika kemajuan untuk mencapai kesepakatan tetap terhenti.

Kementerian Luar Negeri Qatar mengonfirmasi laporan tentang penangguhan upaya diplomatik tersebut. Akan tetapi, Kementerian tersebut menyatakan bahwa laporan terkini tentang kantor Hamas di Doha "tidak akurat", dan menekankan bahwa tujuan utama kantor tersebut adalah untuk berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pihak-pihak terkait.

Qatar telah memberi tahu pihak-pihak terkait sepuluh hari sebelumnya bahwa mereka akan menangguhkan upaya mediasinya jika kesepakatan tidak tercapai, kata Kementerian tersebut.

Selain itu, Kementerian tersebut menekankan bahwa Qatar tidak akan menoleransi peran mediasinya yang digunakan untuk menekan atau mengeksploitasi negara tersebut, dengan mencatat bahwa Qatar telah mengamati "manipulasi" melalui penarikan kembali komitmen yang telah disepakati sebelumnya. ... Akibatnya, Qatar menyampaikan kepada Hamas bahwa kantor politiknya di Doha "tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya."

Upaya mediasi jangka panjang
Qatar, bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, telah berupaya selama berbulan-bulan untuk menengahi gencatan senjata yang mencakup pembebasan tawanan dan tahanan, tetapi upaya ini belum membuahkan hasil.

Keputusan Qatar telah dikomunikasikan secara resmi kepada Zionis Israel dan Hamas, serta kepada pemerintah AS. Sumber tersebut mencatat bahwa Qatar terbuka untuk kembali terlibat dalam mediasi jika kedua belah pihak menunjukkan komitmen yang tulus untuk kembali ke perundingan.

Namun, biro politik Hamas di Qatar belum "menerima permintaan apa pun dari pihak berwenang untuk meninggalkan negara itu," kata seorang sumber senior dalam gerakan tersebut kepada Ria Novosti Rusia.

"Kami tidak memiliki apa pun untuk dikonfirmasi atau disangkal mengenai apa yang dipublikasikan oleh sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya dan kami belum menerima permintaan apa pun untuk meninggalkan Qatar," kata pejabat tersebut dari Doha, setelah seorang sumber diplomatik memberi tahu AFP. '

Perang yang diperpanjang'
Anggota biro politik Hamas, Izzat al-Rish, sebelumnya pada bulan November telah menggarisbawahi bahwa usulan gencatan senjata terbaru dari Zionis Israel selama beberapa hari di Gaza hanya "untuk membuang debu di mata," dengan mencatat bahwa usulan tersebut tidak mencakup penghentian agresi, penarikan pasukan, atau pemulangan orang-orang yang mengungsi.

Pada hari Sabtu (9/11), al-Rishq menjelaskan bahwa Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengulur waktu dengan tujuan untuk mengulur waktu dan telah menggunakan negosiasi sebagai kedok untuk melanjutkan agresinya.

Secara paralel, al-Rishq menggarisbawahi, "Kami terbuka terhadap usulan atau ide apa pun yang memastikan berakhirnya agresi dan penarikan pasukan pendudukan dari Gaza," menambahkan bahwa "permainan peran bersama antara pendudukan dan pemerintah AS terus berlanjut di Lebanon, sama seperti yang terjadi di Gaza." [IT/r]