Islam Times - Jaksa Agung Israel Beri Wewenang untuk Menyelidiki Netanyahu Terkait Kebocoran Dokumen

Jaksa Agung Israel Beri Wewenang untuk Menyelidiki Netanyahu Terkait Kebocoran Dokumen

IslamTimes - Kantor Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara mengizinkan otoritas untuk menyelidiki kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait kebocoran dokumen keamanan rahasia dari kantornya, demikian media lokal pada hari Jumat (8/11).

Skandal keamanan ini terjadi saat pemerintahan Netanyahu menghadapi serangkaian krisis politik dan keamanan, termasuk pemecatan kepala pertahanan Yoav Gallant, yang telah memicu pertentangan signifikan, serta serangan Zionis Israel terhadap Jalur Gaza dan Lebanon.

Surat kabar Maariv mengatakan lampu hijau yang diberikan Baharav-Miara berarti otoritas investigasi juga diizinkan untuk menyelidiki Netanyahu.

Jika investigasi menemukan keterlibatan Netanyahu dalam kasus terkait keamanan, penyidik harus menghentikan penyelidikan hingga mereka memperoleh izin lagi untuk melanjutkan dari Jaksa Agung, menurut prosedur hukum Zionis Israel.

Kantor Netanyahu belum mengomentari laporan Maariv.
Badan keamanan dalam negeri Zionis Israel, Shin Bet, mengumumkan penangkapan empat orang pada hari Minggu, termasuk juru bicara Netanyahu, terkait kebocoran dokumen keamanan terkait perang di Gaza.

Surat kabar Haaretz juga menerbitkan rincian skandal yang melibatkan Netanyahu pada hari Minggu yang terkait dengan penunjukan seorang juru bicara yang mengambil bagian dalam "sesi keamanan sensitif".

Seorang ajudan Netanyahu adalah salah satu dari beberapa tersangka yang ditangkap karena dugaan pelanggaran keamanan yang melibatkan kebocoran intelijen rahasia, kata pejabat Zionis Israel.

Zionis Israel telah melanjutkan serangan yang menghancurkan di Gaza sejak serangan oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023.

Perang Zionis Israel berikutnya telah menewaskan lebih dari 43.500 orang dan membuat daerah kantong itu hampir tidak dapat dihuni.

Zionis Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di daerah kantong yang diblokade itu.[IT/r]