Islam Times - Iran: Sanksi Terbaru AS ‘Ilegal dan Tidak Dapat Dibenarkan’

IslamTimes - Washington “membayar tebusan” ke Yerusalem Barat dengan menargetkan sektor energi Tehran, Kementerian Luar Negeri mengklaim AS tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada sektor energi dan transportasi Iran atas serangan misilnya ke Israel, juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghaei mengatakan, menggambarkan serangan itu sebagai tindakan membela diri yang “sah”.

Departemen Keuangan AS pada hari Jumat (11/10) mengumumkan sanksi terhadap armada kapal yang dituduh mengangkut minyak Iran.

Departemen Luar Negeri secara bersamaan mengumumkan sanksi terhadap enam perusahaan asing yang diduga terlibat dalam perdagangan minyak Iran.

Departemen Keuangan mengatakan hukuman ini dijatuhkan “sebagai tanggapan atas serangan Iran pada tanggal 1 Oktober terhadap Zionis Israel,” di mana Iran menembakkan sekitar 200 rudal balistik ke sasaran militer Zionis Israel.

Berbicara kepada wartawan di Tehran pada hari Minggu (13/10), Baghaei menggambarkan sanksi tersebut sebagai “ilegal dan tidak dapat dibenarkan.”

Serangan rudal Iran – yang terjadi setelah Zionis Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Tehran, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, dan seorang jenderal senior Iran di Beirut – dilakukan “sesuai dengan hukum internasional untuk menjalankan hak yang melekat atas pembelaan yang sah,” katanya, menurut kantor berita IRNA Iran.

Zionis Israel masih mempertimbangkan tanggapannya terhadap serangan rudal tersebut, dan secara luas diperkirakan akan menargetkan infrastruktur minyak atau nuklir Tehran.

AS telah memperingatkan Yerusalem Barat terhadap kedua tindakan tersebut, dan Baghaei mengecam sanksi terbaru tersebut sebagai upaya Washington untuk menenangkan Zionis Israel agar menunda serangan terhadap sektor energi Iran.

“Langkah AS untuk menjatuhkan sanksi tidak memiliki dasar hukum atau logis dan sama saja dengan membayar tebusan kepada rezim Israel yang nakal,” katanya.

Setiap serangan terhadap sektor nuklir Iran akan menimbulkan risiko eskalasi yang serius, sementara kerusakan pada industri minyaknya akan menyebabkan harga global meroket, yang pada gilirannya akan menaikkan biaya bensin di pompa bensin Amerika menjelang pemilihan presiden bulan depan.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Departemen Keuangan mengklaim bahwa sanksi terbaru akan menghambat upaya Iran "untuk menyalurkan pendapatan dari industri energinya guna membiayai aktivitas yang mematikan dan mengganggu - termasuk pengembangan program nuklirnya, proliferasi rudal balistik dan kendaraan udara tak berawak, dan dukungan untuk proksi teroris regional."

Namun, AS percaya bahwa program senjata nuklir Iran telah terbengkalai selama dua dekade terakhir, Reuters melaporkan pada hari Jumat, mengutip dua pejabat Amerika.

"Kami menilai bahwa Pemimpin Tertinggi belum membuat keputusan untuk melanjutkan program senjata nuklir yang ditangguhkan Iran pada tahun 2003," juru bicara Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) mengatakan kepada kantor berita tersebut, merujuk pada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Pandangan ini digaungkan oleh Direktur CIA William Burns, yang mengatakan pada sebuah konferensi minggu lalu bahwa sementara Iran diduga telah memperkaya uranium hingga mendekati tingkat senjata, "tidak ada bukti" bahwa Khamenei telah memerintahkan pembangunan senjata nuklir.

Iran telah lama bersikeras bahwa program nuklirnya, yang dimulai pada tahun 1950-an dengan dukungan AS, bersifat damai. Pernyataan Burns digambarkan oleh Reuters sebagai upaya untuk meyakinkan Israel agar tidak menyerang situs nuklir Iran.

Apa pun keputusan Israel untuk menanggapi, Iran akan membalas secara proporsional dan setimpal, kata seorang sumber di Teheran kepada RT pada hari Kamis.

Jika ada warga sipil yang terluka dalam potensi serangan atau wilayah sipil menjadi sasaran, Tehran akan diminta untuk merevisi doktrin nuklirnya, kata orang tersebut kepada RT, tanpa menjelaskan lebih lanjut. [IT/r]