Axios: Pemerintah Biden Tengah Menggodok Kesepakatan Gencatan Senjata Sementara di Lebanon

Pemerintahan Biden dilaporkan tengah mempersiapkan inisiatif diplomatik baru yang bertujuan untuk mengamankan penghentian sementara agresi di Lebanon dan melanjutkan negosiasi perjanjian tawanan dan gencatan senjata Gaza, menurut beberapa pejabat AS, seorang pejabat Zionis Israel, dan sumber lain yang memiliki pengetahuan langsung tentang diskusi tersebut, yang semuanya dikutip dalam laporan Axios pada hari Rabu (25/9).
 
Inisiatif tersebut bertujuan untuk meredakan situasi yang sedang berlangsung akibat agresi Zionis Israel di Lebanon dan pembalasan berikutnya dari Perlawanan Islam dalam kesepakatan yang dapat diumumkan paling cepat pada hari Rabu.
 
Menurut sumber yang dikutip oleh Axios, Gedung Putih telah berkoordinasi dengan Prancis, pendudukan Zionis Israel, Lebanon, dan beberapa negara Arab dalam upaya untuk menengahi "jeda" dalam permusuhan dan memfasilitasi resolusi diplomatik yang lebih luas.
 
Pembicaraan tentang inisiatif tersebut dimulai setelah percakapan telepon antara Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer Senin lalu.
 
AS memasok bom, berupaya meredakan ketegangan
"Kami bekerja sama dengan beberapa negara untuk mengajukan proposal solusi diplomatik bagi Utara," seorang pejabat AS mengonfirmasi kepada Axios.
 
Seorang pejabat Zionis Israel menambahkan bahwa Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui diskusi tentang inisiatif tersebut.
 
Tujuan dari proposal tersebut adalah untuk memungkinkan negosiasi gencatan senjata dan solusi diplomatik yang lebih luas yang akan mencegah perang yang lebih luas.
 
Seorang sumber yang dekat dengan pembicaraan tersebut mengindikasikan kepada Axios bahwa inisiatif tersebut dapat memfasilitasi kembalinya warga sipil Lebanon yang mengungsi ke Selatan negara itu dan pemukim Zionis Israel ke Palestina utara yang diduduki, serta meningkatkan upaya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
 
"Jika Hamas melihat bahwa Hizbullah memberi peluang untuk solusi diplomatik, itu dapat mendorong pemimpin [Hamas] Yahya Sinwar untuk bergerak menuju kesepakatan," kata sumber tersebut. Berbicara di sebuah acara di New York pada hari Selasa (24/9), Wakil Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jon Finer mengakui bahwa pemerintah melihat adanya jalur menuju de-eskalasi. "Kami sedang mengerjakannya secara langsung di New York dan di ibu kota di seluruh dunia," kata Finer.
 
Di Lebanon, Ketua Parlemen Nabih Berri menyatakan pada hari Rabu bahwa 24 jam ke depan akan menjadi "penting" bagi upaya diplomatik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
 
Hizbullah telah berulang kali menegaskan bahwa operasinya hanya akan berhenti ketika perang Zionis Israel di Gaza berakhir, dengan menegaskan kembali bahwa front Lebanon merupakan front pendukung bagi Gaza.
 
Invasi darat akan segera terjadi
Sementara itu, Komando Utara Zionis Israel telah mengindikasikan bahwa invasi darat ke Lebanon mungkin akan segera terjadi, karena Zionis "Israel" terus membombardir berbagai wilayah di negara tersebut.
 
Media Zionis Israel melaporkan dengan mengutip sumber di tentara pendudukan bahwa, dalam dua hari pertama agresi, Zionis "Israel" menjatuhkan lebih dari 2.000 bom di Lebanon dan melakukan sekitar 3.000 serangan udara.
 
Sementara itu, Perlawanan di Lebanon terus meningkatkan operasinya dalam "pertahanan Lebanon dan dukungan bagi warga Palestina di Gaza dan Perlawanan mereka yang terhormat."
 
Hizbullah telah memperluas jangkauan dan cakupan serangan roket dan pesawat nirawaknya sejak agresi Zionis Israel dimulai Senin dini hari.
 
Hizbullah mengungkap rudal balistik Qader 1 dalam sebuah pernyataan, mengumumkan bahwa rudal itu digunakan untuk menyerang pusat komando Mossad yang bertanggung jawab atas serangan teroris menggunakan pager dan radio dua arah serta pembunuhan para pemimpin kelompok Perlawanan.
 
Pusat komando tersebut berpusat di pinggiran kota Tel Aviv, Hizbullah mengonfirmasi dalam pernyataannya. [IT/r]