Islam Times - Qatar dan Mesir Minta Hamas Setujui Perubahan Proposal 'Kecil'

IslamTimes - Sumber senior Perlawanan memberi tahukan bahwa kelompok Perlawanan Palestina menegaskan komitmennya terhadap proposal 2 Juli. Pertemuan tripartit diadakan sebelumnya antara mediator Qatar dan Mesir dan gerakan Perlawanan Palestina Hamas untuk membahas penyelesaian stagnasi negosiasi, sumber senior Perlawanan memberi tahu pada hari Rabu (11/9).

Sumber tersebut menyatakan bahwa Hamas menegaskan kembali komitmennya terhadap proposal 2 Juli, yang awalnya diajukan oleh Presiden AS Joe Biden dan disetujui oleh semua pihak kecuali Zionis "Israel."

Namun, kemudian terungkap oleh penasihat keamanan nasionalnya bahwa proposal tersebut berasal dari dokumen Zionis Israel. Menurut sumber tersebut, para mediator meminta amandemen kecil, terutama terkait penarikan Israel dari koridor Philadelphia dan kriteria pembebasan tawanan.

Perlawanan memiliki tuntutan yang jelas
Pada hari Senin (9/9), Izzat al-Rishq, seorang anggota biro politik Hamas, menekankan bahwa kecuali Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu ditekan untuk mematuhi persyaratan yang disepakati terkait kesepakatan pertukaran tahanan, para tawanan Zionis Israel tidak akan melihat terang hari.

Al-Rishq mengindikasikan bahwa "semua orang tahu bahwa Netanyahu dan pemerintahan Nazi-nya adalah pihak yang menghalangi kesepakatan tersebut." Ia menekankan bahwa tuntutan Perlawanan Palestina jelas dan tidak dapat dinegosiasikan: penghentian permanen agresi Zionis Israel di Gaza dan penarikan penuh pasukan pendudukan Zionis Israel dari Jalur Gaza.

Pejabat Hamas memperingatkan agar tidak mempertimbangkan persyaratan baru Netanyahu sebagai dasar negosiasi, karena hal ini akan membawa pertukaran tahanan dan pembicaraan gencatan senjata kembali ke titik awal.

Al-Rishq juga menolak klaim yang disebarkan oleh Zionis "Israel" dan beberapa sumber AS tentang tuntutan baru yang diajukan oleh Hamas sebagai klaim yang salah, menganggapnya sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab atas "peran Zionis Israel dalam menunda negosiasi untuk menghentikan agresi terhadap rakyat Palestina."[IT/r]