Islam Times - 'Israel' Menolak Permintaan Kunjungan Menlu Norwegia atas Pengakuan Palestina

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Zionis Israel Israel Katz menolak permintaan Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide untuk mengunjungi Zionis "Israel" menyusul pengakuan Norwegia terhadap negara Palestina.

Media Zionis Israel melaporkan bahwa permintaan Menteri Luar Negeri Norwegia ditolak oleh mitranya dari Zionis Israel.

Channel 7 Zionis Israel melaporkan bahwa penolakan tersebut terjadi bahkan sebelum menteri Norwegia menghubungi Katz, yang mengindikasikan bahwa Kementerian Luar Negeri di Norwegia mencoba mengoordinasikan kunjungan tersebut, namun Kementerian Luar Negeri Zionis Israel tidak menanggapi permintaan tersebut, sehingga menteri Norwegia tidak punya pilihan selain untuk meminta kunjungan langsung dari Katz, Menteri Luar Negeri.

Menurut Katz, Eide telah beberapa kali menanyakan sejak Mei, kapan Norwegia, Spanyol, dan Irlandia mengoordinasikan pengakuan negara Palestina.

Dia akhirnya mendekati Katz pada pertemuan puncak NATO minggu lalu di Washington dan mengatakan kepadanya, “Ada banyak hal yang harus kita diskusikan,” dan Menteri Luar Negeri Israel menjawab, “Anda juga telah melakukan banyak hal terhadap kami.”

Negara Eropa, bersama Spanyol dan Irlandia, mengakui Palestina pada bulan Mei. Norwegia juga menolak mengutuk kelompok Perlawanan Hamas dan mendukung kasus hukum genosida terhadap Zionis "Israel" di Den Haag.

Barth Eide juga menyatakan bahwa Norwegia siap menangkap Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu jika dia mengunjungi negara tersebut jika Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah, yang saat ini sedang dinilai.

Perdana Menteri Norwegia sebelumnya mengumumkan bahwa negaranya sangat yakin bahwa negara Palestina adalah persyaratan mendasar untuk mencapai “perdamaian abadi di Timur Tengah.”

Sebuah laporan Bloomberg pada bulan Maret mengatakan bahwa pemerintah Norwegia menasihati perusahaan-perusahaannya agar tidak terlibat dalam operasi perdagangan dan ekonomi yang berkontribusi terhadap kelangsungan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Menurut pemerintah, ada risiko bahwa dunia usaha “berkontribusi terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional atau hak asasi manusia” melalui interaksi keuangan dan bisnis di pemukiman.[IT/r]