Islam Times - Prancis dan Kanada Mengecam Keputusan Israel 'Melegalkan' Lima Pemukiman Baru di Tepi Barat

Prancis dan Kanada Mengecam Keputusan Israel 'Melegalkan' Lima Pemukiman Baru di Tepi Barat

IslamTimes - Prancis dan Kanada mengecam keputusan pemerintah sayap kanan Zionis Israel yang melegalkan lima pos pemukiman di Tepi Barat yang diduduki, dan sanksi rezim terhadap Otoritas Palestina yang disetujui pada akhir bulan lalu.

Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (8/7)bahwa mereka “mengutuk keras” tindakan tersebut, serta deklarasi yang dilakukan oleh Administrasi Sipil Zionis Israel pada hari Rabu (3/7) mengenai pengambilalihan ribuan hektar tanah di Lembah Jordan yang strategis.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa tindakan tersebut “sangat serius” karena implikasinya terhadap stabilitas Tepi Barat dan kawasan Asia Barat.

“Penjajahan Zionis Israel di Wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur (al-Quds), merupakan pelanggaran hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Prancis.

“Selain menjadi hambatan besar bagi perdamaian yang adil dan abadi, kebijakan ini juga memicu ketegangan di lapangan seiring meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pemukim terhadap penduduk Palestina,” lanjut pernyataan tersebut.

Kanada juga mendesak pemerintahan koalisi sayap kanan Israel untuk membatalkan keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional.

“Kanada dengan tegas menentang keputusan Israel yang menyetujui permukiman baru di Tepi Barat. Tindakan sepihak, seperti melemahkan Otoritas Palestina secara finansial dan memperluas permukiman merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Kanada dalam pernyataan yang dipublikasikan di akun resmi X.

Pada tanggal 27 Juni, Menteri Keuangan Israel yang ekstremis Bezalel Smotrich mengumumkan bahwa Kabinet Keamanan rezim tersebut telah memberi wewenang kepada satu pos terdepan untuk setiap negara yang secara sepihak mengakui Palestina sebagai sebuah negara sebulan sebelumnya.

Spanyol, Irlandia dan Norwegia secara resmi mengakui negara Palestina pada bulan Mei, bergabung dengan lebih dari 140 negara anggota PBB yang telah mengakui kenegaraan Palestina selama empat dekade terakhir.

Slovenia dan Malta juga telah mengindikasikan niat mereka untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

Lima pos pemukiman tersebut adalah Evyatar, Givat Assaf, Sde Efraim, Heletz, dan Adorayim.

Uni Eropa juga mengecam tindakan tersebut sebagai “upaya yang disengaja untuk melemahkan upaya perdamaian”, sementara Jerman menyebutnya “mengganggu dan sinis.”

Wasel Abu Youssef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk melakukan “perang genosida” terhadap warga Palestina, dan menambahkan bahwa pemukiman tersebut adalah “koloni ilegal yang melanggar semua resolusi internasional.

Lebih dari 600.000 warga Israel tinggal di lebih dari 230 permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel tahun 1967 di Tepi Barat dan Timur al-Quds.

Komunitas internasional memandang permukiman tersebut – ratusan di antaranya telah dibangun di Tepi Barat sejak pendudukan Tel Aviv di wilayah tersebut pada tahun 1967 – ilegal menurut hukum internasional dan Konvensi Jenewa karena pembangunannya di wilayah pendudukan.

Palestina menginginkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya.[IT/r]