Islam Times - Griffith Menyebut Rafah 'Mimpi Buruk yang Lebih Buruk dari Perkiraan'

IslamTimes - Kepala bantuan PBB mengatakan jika tuduhan bahwa dermaga Gaza milik Amerika Serikat digunakan dalam operasi militer Rafah Zionis "Israel" benar, maka "itu sangat memprihatinkan."

Situasi di Rafah Gaza telah menjadi "mimpi buruk yang lebih buruk dari yang diperkirakan," kata kepala bantuan PBB Martin Griffith dalam konferensi "Respon Kemanusiaan Mendesak untuk Gaza", yang diadakan di Yordania, seraya menambahkan bahwa klaim bahwa dermaga AS digunakan untuk membantu serangan Rafah Zionis "Israel" jika terbukti benar, maka hal ini akan "sangat memprihatinkan".

Hal ini terjadi ketika dua pejabat intelijen Zionis Israel memberi tahu The New York Times bahwa personel militer AS yang ditempatkan di Zionis "Israel" memberikan sebagian informasi intelijen untuk serangan hari Sabtu (8/6) di kamp pengungsi Nuseirat, yang mengakibatkan terbunuhnya 274 warga Palestina, termasuk anak-anak. Selama operasi ini, empat tawanan berhasil diambil.

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mendesak pendudukan Zionis Israel untuk mematuhi keputusan Dewan Keamanan PBB yang menyerukan diakhirinya perang di Gaza.

Peserta konferensi “Respon Kemanusiaan Mendesak untuk Gaza”, yang diadakan di Yordania, menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza dan diakhirinya pembantaian genosida yang dilakukan oleh pendudukan Zionis Israel terhadap warga sipil Palestina.

Dalam pidatonya di konferensi tersebut, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan sudah waktunya untuk menghentikan penderitaan rakyat kita di Gaza, yang telah berlangsung selama delapan bulan, serta kesulitan di Tepi Barat dan al-Quds yang diduduki.

Dalam konferensi pers bersama di Yordania, Safadi memperingatkan bahwa jika Zionis Israel gagal mematuhi keputusan tersebut, legitimasi hukum internasional akan terancam.

“Selama Zionis Israel terus melanjutkan agresinya, Zionis Israel akan menjadi negara paria,” Safadi memperingatkan.

Shoukry menyatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan adalah “wajib dan harus dihormati.”

Menteri Luar Negeri Yordania menyatakan bahwa konferensi tersebut merekomendasikan pembukaan penyeberangan perbatasan di Gaza, dengan menyebut hambatan Israel sebagai "pelanggaran hukum internasional."

Hal ini terjadi setelah Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (10/6) mengadopsi resolusi mengenai proposal gencatan senjata Gaza yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden.

Resolusi tersebut, yang dirancang oleh Amerika Serikat, mendapat dukungan luar biasa, dengan 14 anggota memberikan suara mendukung dan Rusia abstain.[IT/r]