Islam Times - Inggris yang Dideklasifikasi: Perang di Gaza Memicu Pemberontakan di Kemenlu Inggris

Inggris yang Dideklasifikasi: Perang di Gaza Memicu Pemberontakan di Kemenlu Inggris

IslamTimes - Seorang mantan pejabat bantuan melaporkan bahwa ratusan pegawai negeri telah menulis surat kepada David Cameron, mendesak pemerintah untuk mengungkapkan penasihat hukumnya mengenai apakah dukungannya terhadap Zionis "Israel" melanggar hukum internasional.

Di tengah berlanjutnya keterlibatan dan dukungan Inggris terhadap genosida Zionis “Israel” di Gaza, semakin banyak pegawai Kementerian Luar Negeri, dilaporkan sebanyak 300 orang, telah secara resmi menyatakan kekhawatirannya kepada para menteri, dan menganjurkan perubahan arah, Declassified UK melaporkan pada hari Kamis (30/5).

Hal ini mendorong beberapa anggota staf di Inggris untuk menolak penugasan terkait perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza karena khawatir terlibat dalam kejahatan perang.

Orang-orang ini sedang meneliti keputusan dan kebijakan kementerian mengenai Gaza, dan mereka meminta akses terhadap panduan hukum yang mendasari tindakan ini, menurut laporan tersebut. Meskipun ada permohonan dari parlemen, pemerintah sejauh ini menolak mengeluarkan nasihat hukum tersebut.

Deklasifikasi Inggris melaporkan, dengan mengutip seorang mantan pejabat bantuan kemanusiaan, bahwa ratusan pegawai negeri telah menulis surat kepada David Cameron mendesak pemerintah untuk mempublikasikan nasihat hukumnya mengenai apakah dukungannya terhadap Zionis "Israel" melanggar hukum internasional.

Pegawai negeri sipil angkat bicara
Namun, Menteri Luar Negeri David Cameron belum secara langsung mengatasi kekhawatiran yang diajukan oleh pegawai negeri sipil mengenai kebijakan Inggris dan potensi pelanggaran hukum kemanusiaan internasional di Gaza, demikian ditekankan dalam laporan tersebut.

Sebaliknya, ia mendelegasikan tugas tersebut kepada Christian Turner, direktur politik Kementerian Luar Negeri, yang bertemu dengan sekelompok kecil orang yang mengungkapkan keprihatinannya. Rapat tersebut, yang diadakan secara langsung di kantor pusat departemen di King Charles Street, dilakukan tanpa notulensi, dan para peserta dilarang membuat catatan, sesuai laporan.

Penyimpangan dari prosedur standar ini sangat tidak lazim di kalangan pegawai negeri, karena catatan biasanya dibuat untuk mendokumentasikan proses pengambilan keputusan dan diskusi. Kurangnya dokumentasi, menurut laporan tersebut, menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk menekan kekhawatiran sah yang diungkapkan selama pertemuan tersebut.

Pertemuan ini dipandang sebagai bagian dari upaya untuk membungkam suara-suara yang berbeda pendapat di dalam departemen, yang berpotensi melindungi pegawai negeri sipil dari akuntabilitas mengenai keterlibatan mereka dalam isu-isu yang berkaitan dengan Palestina, tegasnya.

Laporan tersebut selanjutnya mengatakan bahwa beberapa anggota staf bahkan menolak penugasan terkait krisis ini karena kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang.

Mengekspresikan kekhawatiran mengenai kebijakan adalah aspek mendasar dari peran pegawai negeri, yang berfungsi untuk memastikan bahwa Inggris mematuhi kewajiban internasional dan domestiknya. Peran ini menjadi sangat penting ketika berhadapan dengan para menteri atau, dalam kasus ini, pegawai negeri sipil senior yang mungkin melakukan tindakan yang melanggar perjanjian-perjanjian ini, tegas laporan tersebut.[IT/r]