Islam Times - Rencana untuk Membangun Kembali Wilayah Utara yang Diduduki Gagal Lagi karena Konflik Pemerintah

Rencana untuk Membangun Kembali Wilayah Utara yang Diduduki Gagal Lagi karena Konflik Pemerintah

IslamTimes - Di tengah konflik internal dalam pemerintahan pendudukan, pemukiman di wilayah utara terus diabaikan, sehingga menimbulkan kritik terhadap komitmen Netanyahu terhadap wilayah utara.

Media Israel mengungkapkan bahwa rencana untuk membangun kembali wilayah Utara yang diduduki seharusnya ditetapkan dalam sidang pemerintah pendudukan Zionis Israel pada hari Rabu (21/5), namun karena konflik internal yang terus-menerus antar pejabat pemerintah, usulan tersebut sekali lagi dibatalkan.

Kegagalan untuk meloloskan rencana tersebut terjadi ketika Komite Pemukiman Utara menunggu, seperti yang telah mereka lakukan selama berbulan-bulan, untuk mendapatkan bantuan pemerintah guna membangun kembali pemukiman mereka.

Media Zionis Israel menekankan bahwa usulan tersebut tidak disetujui karena adanya konflik dan pertengkaran antar kementerian pendudukan, dengan Menteri Keamanan Yoav Gallant mengatakan "Penyelesaian di utara terkait dengan apa yang terjadi di selatan [Gaza], yang harus diselesaikan juga. "

Menanggapi pernyataan Gallant adalah para menteri dari Partai Likud, yang menuntutnya untuk "mengalahkan Hamas terlebih dahulu, dan sebelum berbicara tentang penyelesaian di [wilayah utara]."

Menurut media Zionis Israel, tidak ada keputusan terpadu antara para menteri di pemerintahan Netanyahu mengenai wilayah utara Palestina yang diduduki. Kabarnya, Gallant telah meminta pembentukan komite yang bertanggung jawab atas permukiman di utara, namun tidak terbentuk.

Selain itu, telah berulang kali dilaporkan bahwa pemerintahan Netanyahu semakin mengabaikan wilayah utara yang diduduki, meninggalkan pemukiman tanpa bantuan pemerintah dan transfer uang dalam bentuk apa pun.

Sementara itu, surat kabar Zionis Israel Yedioth Ahronoth menyatakan bahwa program tersebut, yang akan memberikan bantuan segera ke wilayah utara yang diduduki, termasuk memberikan tanggapan darurat kepada puluhan ribu pemukim yang melarikan diri dari pemukiman mereka, akan ditunda lebih lanjut.

Israel di Utara berupaya melakukan pemisahan, menjadi 'Negara Galilea'
Pada tanggal 9 Mei, dalam pertemuan Forum Zona Konflik Zionis "Israel", para pemimpin pemukiman utara Zionis Israel memutuskan untuk mengumumkan pembentukan Negara Galilea dan sepenuhnya terpisah dari Zionis "Israel".

Menurut situs berita Zionis Israel Walla!, langkah tersebut akan diumumkan pada apa yang disebut "Hari Kemerdekaan". Situs media tersebut menjelaskan bahwa keputusan mereka diambil setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan tanggapan meremehkan terhadap pertanyaan Benny Gantz tentang pemukim yang kembali ke rumah untuk tahun ajaran, dengan mengatakan, "Apa yang akan terjadi jika mereka kembali beberapa bulan setelah 1 September?"

Tindakan terbaru ini menyusul publikasi iklan protes oleh anggota forum pada awal April, di mana mereka secara terbuka meminta tawaran untuk "menemukan lokasi pemerintah Israel."

Seperti dikutip oleh media Zionis Israel, iklan tersebut berbunyi, "Tender publik untuk mencari pemerintahan di Zionis Israel!" dan "Forum Zona Konflik dengan ini mengundang proposal untuk diserahkan kepada pemerintah alternatif di Zionis Israel sebagaimana dirinci dalam dokumen tender."

Yang paling signifikan adalah iklan yang menggambarkan betapa putus asanya para pemukim Israel di perbatasan dengan Lebanon yang berbunyi:

“Rincian lengkap dari tender tersebut dapat ditemukan di hotel-hotel yang dievakuasi dan apartemen akomodasi para pengungsi di seluruh negeri, dengan pemilik bisnis yang runtuh di utara, di kawasan pariwisata yang mati di utara, dan di kantor-kantor pihak berwenang di utara."[IT/r]