Islam Times - Biden Marah karena ICC Meminta Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

IslamTimes - Mengulangi dukungannya terhadap Zionis Israel, Presiden AS Joe Biden mengecam permohonan jaksa Pengadilan Kriminal Internasional yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap penjahat perang Zionis Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Dalam pernyataan singkat yang dikeluarkan Gedung Putih pada hari Senin (20/5), Biden untuk pertama kalinya menanggapi permohonan Jaksa ICC Karim Khan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pejabat Zionis Israel.

“Permohonan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Zionis Israel sangat keterlaluan,” bunyi pernyataan itu.

“Dan izinkan saya menjelaskannya: .. Kami akan selalu mendukung Zionis Israel melawan ancaman terhadap keamanannya.”

Pemerintahan Biden telah berulang kali mempertahankan dukungannya yang “kuat” terhadap kampanye militer biadab Zionis Israel di Jalur Gaza yang terkepung.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengkritik langkah ICC, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi pengadilan serta prosesnya dalam mengajukan permohonan ini.

“Amerika Serikat pada dasarnya menolak pengumuman hari ini dari Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional,” kata Blinken.

Dalam beberapa pekan terakhir, anggota Kongres yang pro-Israel telah berulang kali memperingatkan bahwa ICC berisiko mendapat konsekuensi dari AS jika mereka tetap menjalankan perintah tersebut.

Senator AS telah mengancam jaksa ICC dengan “secara pribadi menargetkan dia, keluarganya, dan staf pengadilannya” jika dia mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan perwira senior militer.

Kepala jaksa ICC mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa ia memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Netanyahu dan menteri urusan militer Yoav Gallant “memikul tanggung jawab pidana” atas “kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Sementara itu, Catriona Murdoch, direktur Divisi Kelaparan dan Krisis Kemanusiaan pada Kepatuhan Hak Global dan pakar hukum internasional terkemuka, mengatakan bahwa upaya untuk mengadili Netanyahu dan Gallant atas kejahatan perang kelaparan sangatlah signifikan.

“Ini adalah momen penting dalam mengatasi kejahatan mengerikan ini, yang telah lama dipandang hanya sebagai dampak sampingan atau insidental dari konflik bersenjata, dan bukan sebagai strategi yang disengaja dan diperhitungkan,” kata Murdoch dalam sebuah pernyataan.

“Metode peperangan ini telah diperjuangkan oleh Gallant dan para pejabat senior Zionis Israel lainnya, termasuk melalui penggunaan bahasa yang tidak manusiawi secara berulang-ulang, pengabaian yang terang-terangan dan terbuka terhadap aturan proporsionalitas dan kebutuhan, menggambarkan pertarungan 'melawan manusia,' di antara beberapa sentimen serupa,” katanya.

Perang Zionis Israel di Gaza, yang dimulai pada awal Oktober, telah memaksa sekitar 80% dari 2,3 juta penduduk wilayah tersebut meninggalkan rumah mereka, menyebabkan kehancuran besar di beberapa kota dan merenggut nyawa 35.562 orang di seluruh wilayah yang terkepung.[IT/r]