Islam Times - SNP Mengadvokasi Pemungutan Suara Baru di Parlemen Pengenai Gencatan Senjata di Gaza

SNP Mengadvokasi Pemungutan Suara Baru di Parlemen Pengenai Gencatan Senjata di Gaza

IslamTimes - Partai Nasional Skotlandia (SNP) dilaporkan akan mengupayakan pemungutan suara lagi mengenai gencatan senjata di Gaza minggu ini, yang menghadirkan tantangan baru bagi Ketua DPR Lindsay Hoyle dan Partai Buruh setelah kekacauan yang terjadi di DPR pada Rabu (21/2) lalu.

Langkah ini menimbulkan tantangan baru bagi Ketua DPR dan Partai Buruh menyusul kekacauan di Parlemen pekan lalu.

Hoyle menghadapi seruan untuk mengundurkan diri menyusul keputusannya yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengizinkan Partai Buruh untuk mengusulkan pemungutan suara selama debat SNP yang menganjurkan gencatan senjata segera di Gaza, yang menyebabkan pemogokan oleh anggota parlemen Konservatif dan Nasionalis Skotlandia.

Pemimpin SNP di Westminster, Stephen Flynn, mengumumkan inisiatif tersebut, menyatakan niatnya untuk mengalihkan fokus dari keributan di Westminster ke masalah penting yaitu secara aktif berupaya menuju gencatan senjata segera di Gaza.

Menyelam lebih dalam
Menyusul kritik bahwa mosi awal hanya bersifat simbolis, dan preferensi suara anggota parlemen Inggris kemungkinan besar tidak akan berdampak signifikan terhadap penyelesaian perang, Flynn menyatakan niatnya untuk mendesak Parlemen Inggris mendukung langkah-langkah nyata yang bertujuan mencapai gencatan senjata segera.

Meskipun SNP telah menyatakan kesediaannya untuk terlibat dalam diskusi dengan pihak-pihak lain mengenai isi mosi tersebut, tindakan yang mungkin dilakukan bisa berupa mendesak Inggris untuk melakukan tekanan diplomatik, memanfaatkan posisinya di Dewan Keamanan PBB untuk secara aktif mendukung gencatan senjata, dibandingkan dengan contoh-contoh sebelumnya. abstain dari pemungutan suara tersebut.

Selain itu, mosi tersebut mungkin menyerukan pembekuan penjualan senjata ke Zionis “Israel”.

Flynn berkata, “Meskipun pemandangan mengerikan di Westminster sangat tidak mendidik, beberapa kemajuan telah dicapai. Tekanan publik dan SNP telah memaksa perdana menteri berikutnya, Sir Keir Starmer, berbalik arah – sekarang kita perlu bekerja sama untuk memaksa pemerintah Inggris mengubah pendiriannya juga.”

Pada Kamis (22/2) pekan lalu, Hoyle memberikan kesempatan debat darurat kepada SNP berdasarkan perintah tetap 24, ketentuan yang jarang digunakan setiap tahun. Biasanya, perdebatan semacam itu melibatkan mosi netral yang tidak mewajibkan pemerintah, sehingga penanganan Hoyle terhadap mosi SNP harus diperiksa dengan cermat.

Pada tahun 2019, di tengah perselisihan parlemen mengenai Brexit, mantan Ketua DPR John Bercow memicu kontroversi dengan mengizinkan debat darurat mengenai mosi penting, yang pada dasarnya memungkinkan anggota parlemen untuk mengambil alih kendali jadwal DPR.

SNP telah menyatakan niatnya untuk merilis rincian mosi tersebut, menguraikan tindakan nyata, pada hari Senin. Hal ini menyusul diskusi dengan pembicara mengenai ketentuan pasti dari debat dan pemungutan suara.[IT/r]