Islam Times - UE Versus Israel

Islam Times - Menyusul penolakan pembentukan negara Palestina dalam kerangka a two-state solution oleh Benjamin Netanyahu, para presiden anggota Uni Eropa memutuskan bertemu secara individu dengan rekan-rekan mereka dari rezim pendudukan dan Palestina pada hari Senin.

Mengutip jaringan Alhurra, Alwaght melaporkan bahwa pada awalnya, para menteri luar negeri Uni Eropa akan bertemu secara terpisah dengan Israel Katz, menteri luar negeri rezim Zionis, dan kemudian dengan Riyad al-Maliki, menteri luar negeri dari otoritas Palestina. Katz dan al-Maliki akan berpidato secara individu pada pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa di Brussels pada hari Senin. Para menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab juga akan menghadiri pertemuan ini.

Selain itu, Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, akan memaparkan 10 poin rencana perdamaian antara Zionis dan Palestina. Pada hari Senin, Financial Times melaporkan bahwa Uni Eropa mendesak anggotanya untuk menjatuhkan sanksi terhadap rezim Zionis jika Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, tetap menolak negara Palestina. Surat kabar berbahasa Inggris menyatakan: Proposal ini mencerminkan rasa frustrasi anggota UE terhadap penolakan Israel terhadap solusi dua negara. Meski demikian, kepala aparat diplomatik Perancis juga menganggap pernyataan Perdana Menteri rezim Zionis yang menentang pembentukan Palestina cukup mengkhawatirkan dan menyatakan harapan bahwa sanksi akan dikenakan pada pemukim ekstremis di sepanjang pantai barat daya.

Memprioritaskan Resolusi Dua Negara
Sebelum pertemuan Uni Eropa, Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri UE, berbicara tentang panduan untuk memperjelas jalan menuju perdamaian di kawasan. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa solusi dua negara harus dibicarakan secara serius sembari menekankan bahwa perdamaian dapat memiliki arti yang berbeda.

Borrell juga menegaskan bahwa rintangan yang menghambat tercapainya solusi dua neggara harus dihilangkan melalui dialog karena ini telah didukung oleh PBB dan diterima oleh komunitas global.

Mengkritik perlakuan keras terhadap rakyat Palestina yang tidak berdaya dan tertindas, ia menyatakan bahwa pendekatan Tel Aviv dalam menangani Hamas tidak tepat dan tidak mengarah pada perdamaian.

Borrell melanjutkan bahwa diskusi tentang rencana spesifik solusi dua negara harus segera dilakukan. Menurutnya, proses ini telah didukung oleh PBB dan diterima oleh komunitas global. “Jadi, jika Israel tidak menerima solusi ini, kita perlu berdiskusi dan melihat solusi lain apa yang mereka pikirkan. Apakah warga Palestina terpaksa direlokasi? Atau haruskah mereka dibantai?”

Terkait hal tersebut, Elina Valtonen, Menteri Luar Negeri Finlandia, menyatakan bahwa tanpa solusi dua negara, perdamaian berkelanjutan di kawasan tidak akan tercapai.
Valtonen melanjutkan bahwa itulah posisi Uni Eropa, dan blok itu perlu meyakinkan Israel bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang sah dan dapat diterima.

Menteri Luar Negeri Jerman juga menekankan perlunya mencapai solusi dua negara dan menyimpulkan bahwa lebih banyak bantuan kemanusiaan harus ditransfer ke Gaza.[IT/AR]