Islam Times - Venezuela: AS Berupaya Membangun Pangkalan Militer di Wilayah Essequibo yang Disengketakan

Venezuela: AS Berupaya Membangun Pangkalan Militer di Wilayah Essequibo yang Disengketakan

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil mengatakan Amerika Serikat bermaksud untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah sengketa antara Venezuela dan Guyana yang disebut Essequibo, dan menekankan bahwa Washington berupaya untuk mengambil kendali sumber daya minyak di wilayah tersebut.

“Kami mengutuk niat pemerintah AS untuk memiliterisasi situasi [di Essequibo]. Komando Selatan sedang mencoba membangun pangkalan militer di wilayah yang disengketakan untuk menjadi ujung tombak agresi terhadap Venezuela dan merebut sumber daya energi kami,” kata Gil di Majelis Umum PBB, Minggu (24/9).

Dia lebih lanjut mencatat bahwa parlemen Venezuela telah meloloskan referendum yang melindungi wilayah kedaulatannya dari agresi AS, dan menambahkan bahwa Washington kembali mencoba untuk ikut campur dalam sengketa wilayah yang telah berlangsung selama 200 tahun antara kedua negara Amerika Selatan.

“Pemerintah AS berupaya untuk mengambil alih sumber daya minyak kami dengan menggunakan perusahaan Exxon Mobil, yang telah memasukkan pemerintah Guyana ke dalam jajarannya,” katanya.

Guyana dan Venezuela telah lama terlibat perselisihan mengenai Essequibo, wilayah seluas 160.000 kilometer persegi yang dikelola oleh Georgetown tetapi diklaim oleh Caracas. Wilayah ini kaya akan minyak dan gas, terutama di wilayah lepas pantai.

Bekas koloni Inggris ini memandang perbatasannya saat ini, yang ditetapkan oleh pengadilan arbitrase di Paris pada tahun 1899, sudah akurat.

Namun Venezuela bersikeras bahwa Sungai Essequibo di sebelah timur wilayah tersebut adalah perbatasan alami antara kedua negara, seperti yang terjadi pada tahun 1777.

Pada tahun 2018, Guyana meminta Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dan meratifikasi perbatasan yang ada saat ini.

Pada bulan April lalu, ICJ memutuskan bahwa mereka mempunyai yurisdiksi atas masalah ini, yang dapat menentukan negara mana yang berhak atas wilayah yang kaya akan minyak dan gas, terutama di lepas pantai.[IT/r]