Islam Times - Oposisi Utama Bahrain Mengecam Niat Manama untuk Merekrut Dokter Israel

IslamTimes - Kelompok oposisi utama Bahrain, Masyarakat Islam Nasional al-Wefaq, mengkritik keras niat rezim Al Khalifah untuk mempekerjakan dokter Zionis Israel meskipun ada dokter berkualitas yang mencari pekerjaan di negara Teluk Persia itu.

Al-Wefaq melontarkan kritik tersebut dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di halamannya di akun media sosial X setelah otoritas Bahrain dan Emirat menawarkan kesempatan kerja yang "menarik" kepada dokter Zionis Israel sementara ratusan dokter asli mereka mencari pekerjaan di sektor kesehatan kedua kerajaan tersebut. .

Setelah perekrutan, para dokter ZionisIsrael berhak menerima gaji tiga kali lebih tinggi dari biasanya, pendidikan gratis untuk anak-anak mereka dan "visa emas" yang memungkinkan tinggal jangka panjang serta tunjangan lainnya.

Kelompok oposisi mengatakan "kemurahan hati" rezim Al Khalifah untuk entitas ilegal datang karena "lebih dari 300 dokter Bahrain menderita di bawah beban pengangguran."

Al-Wefaq menggarisbawahi, “Terlepas dari penderitaan warga Bahrain, dari kondisi kehidupan dan ekonomi yang memburuk, tingginya harga, kenaikan pajak, peningkatan jumlah orang asing, selain krisis perumahan dan kesehatan, entitas pers berbicara tentang 24% dari penjualan senjata entitas pada tahun 2022, yang masuk ke Bahrain, UEA, dan Maroko. Dan sekarang Anda berbicara tentang tawaran ini untuk mendatangkan sejumlah dokter untuk bekerja di negara ini!

Kelompok oposisi mengatakan penderitaan rakyat Bahrain akan terus berlanjut “karena dana publik dihabiskan untuk memenuhi aspirasi entitas pendudukan dan kekuatan besar, dan disia-siakan untuk menghapus berkas hak asasi manusia yang terbebani.”

Bulan lalu, ribuan dokter Zionis Israel bergabung dengan grup obrolan WhatsApp untuk meminta nasihat tentang beremigrasi ke luar negeri setelah Knesset mengesahkan undang-undang untuk mengurangi pengawasan yudisial terhadap rezim pendudukan.

Puluhan ribu pengunjuk rasa berunjuk rasa selama 31 minggu berturut-turut pada hari Sabtu menentang kebijakan kabinet sayap kanan Israel, termasuk RUU perbaikan peradilan yang sangat kontroversial.

Protes telah menjadi perlengkapan sejak Januari, ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan apa yang disebut skema perombakan yudisial sebagai cara untuk menjilat partai-partai ekstrem kanan koalisinya.

Bagian yang tersisa dari paket perbaikan akan dibahas setelah Knesset kembali dari reses musim panas di bulan Oktober.

Perdana menteri menuduh bahwa skema tersebut diperlukan untuk menata kembali keseimbangan kekuasaan antara politisi dan peradilan.

Lawan menuduh Netanyahu mencoba perebutan kekuasaan. Mereka mengatakan perdana menteri, yang diadili atas beberapa tuduhan korupsi, juga berusaha menggunakan skema tersebut untuk membatalkan kemungkinan penilaian terhadapnya.[IT/r]