Islam Times - Sheikh Qassem: Hizbullah Tetapkan Karakteristik Presiden Baru

IslamTimes - Wakil Kepala Hizbullah Sheikh Naim Qassem menyatakan bahwa partai perlawanan Lebanon menindaklanjuti perkembangan terkait kesepakatan maritim dan ekstraksi gas dan minyak Lebanon.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio Al-Nur, Sheikh Qassem menekankan bahwa isu kekayaan maritim Lebanon tidak terkait dengan pemilihan presiden.

Dia mencatat bahwa beberapa saingan Hizbullah bertaruh bahwa partai perlawanan akan kehilangan popularitas dalam pemilihan parlemen 2022.

“Namun, hasilnya mengejutkan bagi mereka karena Hizbullah mendapatkan 15 kursi di Parlemen, dua lebih banyak dari kursi yang diperoleh pada pemungutan suara 2018.”

Sementara itu, pejabat senior Hizbullah mengatakan bahwa mantan presiden Michel Aoun menghadapi tantangan luar biasa selama masa jabatannya termasuk kampanye AS yang bertujuan mengubah arah politik di Lebanon, protes 2019, keruntuhan ekonomi, COVID-19, dan pengungsi Suriah.

Pemilihan presiden

Sheikh Qassem mencatat, dalam konteks ini, bahwa Hizbullah mengerahkan upaya untuk memilih presiden baru secepat mungkin, menekankan pentingnya mengadakan dialog nasional yang memprioritaskan rencana untuk menangani krisis ekonomi.

“Kami menginginkan presiden baru yang mampu berkomunikasi dengan semua pihak internal dan eksternal, yang mengutamakan keselamatan ekonomi, dan tidak tunduk pada dikte asing.”

“Bisakah kita memiliki keselamatan ekonomi tanpa memiliki kepala negara?”, tanya Sheikh Qassem, menyerukan agar pemilihan presiden dipercepat dan pembentukan pemerintahan baru.

Insiden UNIFIL dan Hubungannya dengan FPM

Sementara itu, Sheikh Qassem menegaskan bahwa insiden UNIFIL di kota selatan Al-Aqbiyeh, di mana seorang penjaga perdamaian Irlandia tewas dan tiga lainnya terluka, hanya sesekali dan tidak ada tujuan politik di belakang.

Dia juga menekankan keinginan Hizbullah untuk menjaga hubungan dengan Gerakan Patriotik Bebas.

“MoU dengan FP, perlu dikembangkan untuk mendefinisikan sifat masalahnya. Hizbullah dan FPM tahu bahwa MoU ini melayani kepentingan nasional,” kata Sheikh Qassem kepada Al-Nur, mencatat bahwa kontak antara kedua belah pihak sedang berlangsung.

Pembicaraan Iran-Saudi

Di sisi lain, pejabat senior Hizbullah tersebut menyatakan bahwa pertemuan antara perwakilan Iran dan Arab Saudi masih dalam tahap pertama, mencatat bahwa tujuan utama mereka adalah untuk mengatur hubungan bilateral.

“Pembicaraan itu tidak bertujuan untuk merundingkan situasi di Lebanon, Yaman, atau Suriah.”

“Siapa pun yang bertaruh bahwa pembicaraan Iran-Saudi akan berakhir dengan presiden Lebanon adalah salah.”[IT/r]