Islam Times - Demokrasi Amerika: Sistem Dua Partai dan Peran Uang

IslamTimes – Meskipun Amerika menyatakan diri sebagai pelopor demokrasi, sistem politiknya menghadapi tantangan yang signifikan. Sistem dua partai dan pengaruh uang yang meluas membatasi rentang pilihan politik yang tersedia bagi para pemilih, sehingga merusak cita-cita demokrasi tentang perwakilan yang setara.

Sementara Amerika Serikat sering mengkritik negara lain karena kurangnya prinsip-prinsip demokrasi, sistemnya sendiri menimbulkan pertanyaan tentang apakah sistem itu benar-benar mewujudkan nilai-nilai yang dianutnya. Untuk menilai efektivitas demokrasi Amerika, ada baiknya membandingkannya dengan sistem demokrasi negara-negara Eropa.

Perspektif Historis dan Evolusi Demokrasi
Konsep demokrasi, yang berakar pada Yunani kuno, telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. Demokrasi perwakilan modern, seperti yang dipraktikkan di Amerika Serikat dan Eropa, berkembang terutama selama Pencerahan dan revolusi Amerika dan Prancis.

Sistem Amerika, yang didirikan berdasarkan cita-cita abad ke-18 tentang kebebasan individu dan pemerintahan terbatas, secara tradisional menekankan kebebasan, termasuk kebebasan dalam pendanaan kampanye. Namun, seiring berjalannya waktu, penekanan pada kebebasan ini telah menyebabkan lapangan permainan politik yang semakin tidak setara, di mana sumber daya keuangan dapat sangat memengaruhi hasil pemilu.

Di Eropa, evolusi demokrasi sering kali dibentuk oleh akibat perang dan pergolakan sosial, yang mengarah pada penekanan yang lebih kuat pada kesetaraan dan keadilan dalam proses politik. Hal ini mengakibatkan sistem pendanaan kampanye yang lebih diatur yang dirancang untuk membatasi pengaruh uang dan memastikan representasi politik yang lebih luas.

Sistem Dua Partai
Salah satu masalah yang paling mencolok dalam demokrasi Amerika adalah dominasi dua partai politik utama: Demokrat dan Republik.

Sementara kandidat pihak ketiga secara teknis dapat mencalonkan diri untuk jabatan, mereka menghadapi kendala yang hampir tidak dapat diatasi. Infrastruktur politik, dari undang-undang akses pemungutan suara hingga aturan partisipasi debat, sangat condong ke arah dua partai utama.

Hal ini telah menyebabkan situasi di mana, secara praktis, tidak ada kandidat yang secara realistis dapat berharap untuk memenangkan kursi kepresidenan, atau bahkan sejumlah besar kursi di Kongres, tanpa terhubung dengan salah satu dari dua partai ini.

Dalam bukunya Breaking the Two-Party Doom Loop, Lee Drutman, seorang ilmuwan politik di New America Foundation, berpendapat bahwa sistem saat ini sebagian besar merupakan kecelakaan historis – konsekuensi yang tidak diinginkan dari metode pemilihan mayoritas sederhana.

Dengan hanya dua pilihan yang layak, para pemilih harus menyelaraskan diri mereka dengan satu visi, sehingga sulit untuk mengekspresikan ambivalensi atau pandangan politik yang bernuansa. Dan ada banyak ambivalensi yang terjadi.

Survei Pew Research Center telah mengidentifikasi setidaknya sembilan tipologi politik yang berbeda di Amerika Serikat, sementara survei Gallup menunjukkan bahwa kurang dari 4 dari 10 orang percaya bahwa kedua partai besar "melakukan pekerjaan yang memadai dalam mewakili rakyat Amerika."

Sebaliknya, banyak negara demokrasi Eropa memiliki sistem multipartai yang memungkinkan berbagai suara dan ideologi politik yang lebih luas.

Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Belanda memiliki banyak partai yang mewakili spektrum pandangan, dari paling kiri hingga paling kanan, dan segala sesuatu di antaranya. Keragaman ini memungkinkan representasi kepentingan pemilih yang lebih bernuansa dan dapat mengarah pada pemerintahan koalisi yang mencerminkan konsensus yang lebih luas.

Peran Uang dalam Pemilu AS
"Uang adalah mata uang terburuk yang pernah tumbuh di antara umat manusia. Uang menjarah kota-kota, mengusir orang-orang dari rumah mereka, mengajari dan merusak pikiran yang paling baik untuk melakukan perbuatan keji." – George Orwell

Dalam pemilu Amerika, uang memainkan peran penting, dengan biaya kampanye yang sering kali mencapai miliaran dolar. Karena tidak ada batasan kapan kampanye pemilu dapat dimulai, kampanye, terutama kampanye presidensial, sering kali dimulai bertahun-tahun sebelum tanggal pemilihan yang sebenarnya.

Periode kampanye yang panjang ini mengarah pada apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai "kampanye permanen", di mana para kandidat terus-menerus mengumpulkan dana dan memposisikan diri mereka untuk pemilihan berikutnya.

Mereka yang mencalonkan diri untuk jabatan federal, terutama jabatan presiden, harus mencari donor kaya dan kelompok kepentingan khusus untuk mendanai kampanye mereka. Namun, kontribusi ini sering kali disertai dengan syarat. Perusahaan dan kelompok lobi, seperti American Zionis Israel Public Affairs Committee [AIPAC], mengharapkan bantuan sebagai imbalan atas dukungan finansial mereka.

Putusan Mahkamah Agung tahun 2010 dalam kasus Citizens United v. FEC mengubah lanskap pendanaan kampanye secara drastis. Putusan ini memungkinkan perusahaan, serikat pekerja, dan kelompok kepentingan khusus untuk menghabiskan uang dalam jumlah tak terbatas untuk pemilu, yang menyebabkan munculnya Super PAC – komite aksi politik.

Super PAC ini, yang sering kali didanai oleh perusahaan besar, dapat menghabiskan banyak uang secara independen untuk mendukung atau menentang kandidat, sehingga mengarahkan proses politik agar menguntungkan mereka yang memiliki sumber daya keuangan terbanyak daripada mereka yang memiliki dukungan rakyat terluas.

Pengaruh uang dalam pemilu AS sering kali menghasilkan kebijakan yang lebih memihak pada kepentingan orang kaya, daripada masyarakat luas. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya kesenjangan dan pencabutan hak pilih di antara mereka yang merasa suara mereka tidak didengar.

Misalnya: ·
AIPAC sering kali mensyaratkan dukungannya pada dukungan kandidat yang teguh terhadap Zionis "Israel", yang menyebabkan kandidat ini memilih mendukung kebijakan Zionis Israel meskipun kebijakan tersebut mungkin bertentangan dengan kepentingan Amerika. ·

National Rifle Association [NRA] memiliki pengaruh yang signifikan terhadap legislator yang telah diuntungkan dari dukungan finansialnya. Meskipun terjadi banyak penembakan massal dan protes publik untuk kontrol senjata yang lebih ketat, para legislator ini sering memilih untuk menegakkan hak senjata. ·

Industri Farmasi menghabiskan ratusan juta dolar untuk mendukung kandidat yang mendukung kebijakan mereka, memengaruhi undang-undang dengan cara yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan publik yang lebih luas. ·

Sebaliknya, banyak negara demokrasi Eropa memiliki peraturan ketat tentang pendanaan kampanye yang menyeimbangkan persaingan, memastikan bahwa kekuasaan politik tidak hanya berada di tangan orang kaya.

Misalnya: ·
Di Inggris Raya, ada batasan tentang berapa banyak partai dan kandidat dapat membelanjakan uang, dan iklan politik di televisi yang dikontrol dengan ketat. ·

Di Prancis, pendanaan publik diberikan kepada partai berdasarkan kinerja elektoral mereka, dan batasan pengeluaran ditegakkan dengan ketat. ·

Peraturan ini membantu memastikan bahwa pemilu tidak dimenangkan hanya oleh mereka yang memiliki kantong paling dalam tetapi lebih mencerminkan keinginan rakyat. ·

Kesimpulan ·
Amerika sering kali menggambarkan dirinya kepada dunia sebagai demokrasi yang berfungsi paling baik, sistem dua partainya dan pengaruh uang yang meluas dalam pemilu secara signifikan merusak cita-cita demokrasinya.

Dibandingkan dengan negara-negara demokrasi di Eropa, di mana sistem multipartai dan peraturan pendanaan kampanye yang ketat mendorong representasi politik yang lebih luas dan membatasi pengaruh uang, sistem AS tampaknya semakin condong ke pihak-pihak yang memiliki kekuatan finansial.

Untuk benar-benar menegakkan prinsip-prinsip demokrasinya, Amerika mungkin perlu mempertimbangkan reformasi yang mengatasi ketidakseimbangan ini dan menciptakan lanskap politik yang lebih adil.[IT/r]