Islam Times - Gencatan Senjata di Gaza adalah Tanda bahwa Hamas Tidak Bisa Dikalahkan*

IslamTimes - Setelah berulang kali menolak gencatan senjata dengan Hamas dan menyebut gagasan itu “konyol”, Zionis Israel menyetujui penghentian permusuhan selama empat hari di Gaza dan pertukaran tahanan. Kematian dan kehancuran selama enam minggu, yang dinyatakan oleh para pemimpin Zionis Israel dan Barat seharusnya berujung pada kehancuran Hamas, kini telah memperkuat citra gerakan Palestina di seluruh dunia Arab dan sekitarnya.

Zionis Israel tidak mampu meraih kemenangan berarti melawan militan Palestina

Gencatan senjata selama empat hari yang dilaksanakan pada hari Jumat (24/11) ini memberikan kelegaan bagi mereka yang paling terkena dampak perang di Jalur Gaza, namun dalam banyak hal telah menimbulkan bencana bagi pemerintah Zionis Israel. Ketika perempuan dan anak-anak, yang ditawan oleh Hamas dan Zionis Israel, dipertemukan kembali dengan keluarga mereka, ancaman peperangan lebih lanjut pun semakin besar. Meskipun orang-orang terkasih dari mereka yang dibebaskan sekarang sedang merayakannya, langkah selanjutnya akan sangat penting dalam menentukan hasil akhir dari pertempuran 46 hari yang kini telah dihentikan sementara. Saat ini, tampaknya gagasan bahwa “Hamas harus pergi” hanyalah sekedar mimpi belaka.

Pada tanggal 27 Oktober, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mendapat tepuk tangan meriah, menyerukan gencatan senjata untuk menghentikan pertempuran di Jalur Gaza. Meskipun resolusi tidak mengikat tersebut disahkan dengan mayoritas 120 suara mendukung, Zionis Israel dan Amerika Serikat langsung menolaknya. Seruan gencatan senjata yang diajukan oleh negara-negara Arab dicap sebagai “pembelaan terhadap teroris Nazi” oleh Gilad Erdan, duta besar Zionis Israel untuk PBB. Hal ini terjadi setelah Hamas membebaskan empat sandera sipil Zionis Israel tanpa syarat, karena alasan kemanusiaan.

Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat lainnya dalam pemerintahan darurat perangnya, telah berulang kali menyatakan tujuan mereka untuk menghancurkan Hamas dan kelompok bersenjata Palestina yang bersekutu di Gaza, dan menolak untuk bernegosiasi dengan mereka. Pemboman udara selama enam minggu terhadap wilayah sipil padat penduduk di daerah kantong Palestina yang terkepung, yang juga berubah menjadi perang darat, menurut beberapa perkiraan telah memakan korban jiwa lebih dari 20.000 orang, namun gagal melenyapkan Hamas. Faktanya, pasukan Zionis Israel belum mampu menunjukkan satu pun prestasi militer yang signifikan dalam melawan kelompok bersenjata Palestina. Meskipun Hamas mengklaim telah menyerang 355 kendaraan militer Zionis Israel selama dua minggu terakhir pertempuran, dan menerbitkan bukti video dari lusinan serangan, namun pasukan Zionis Israel gagal membunuh para pemimpin senior Hamas, membebaskan sandera dengan paksa, mengungkap jaringan terowongan besar, atau bahkan mempublikasikan bukti bahwa mereka telah membunuh sejumlah besar pejuang Hamas di medan perang.

Menurut surat kabar keuangan Calcalist, perang Gaza diperkirakan menelan biaya sekitar $50 miliar, sekitar 10% dari PDB Zionis Israel. Selain itu, militer Zionis Israel dilaporkan menderita kehilangan peralatan intelijen dan pemantauan di sepanjang perbatasan utara mereka, akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah Lebanon. Ansarallah Yaman juga menyita sebuah kapal di Laut Merah, milik seorang pengusaha Zionis Israel, yang berdampak buruk pada perdagangan melalui kota pelabuhan selatan Eilat. Hal ini belum memperhitungkan dampak jangka panjang yang tidak dapat dihindari terhadap hal-hal seperti sektor pariwisata Zionis Israel atau investasi dalam industri teknologi tinggi.

Selain itu, kita telah melihat tekanan besar yang diberikan kepada pasukan AS di seluruh Suriah dan Irak, dengan serangan yang terjadi setiap hari terhadap fasilitas militer mereka, dengan tujuan menekan Washington agar mengakhiri serangan Israel di Gaza. Di seluruh Dunia Arab, masyarakat umum juga memboikot produk-produk Barat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, khususnya perusahaan-perusahaan seperti McDonalds yang telah menunjukkan dukungan kepada tentara Zionis Israel. Standar ganda yang mencolok dari para elit politik dan ekonomi Barat, serta media mapan, juga mendapat kritik keras, karena BBC merasakan panasnya pemberitaan yang bias mengenai isu Palestina-Israel.

Alih-alih menghadapi kemarahan seluruh dunia dan dihancurkan, Hamas tidak hanya bertahan, namun juga menjadi lebih populer. Walaupun pemerintahan Presiden AS Joe Biden memberikan alasan atas invasi dan pemboman Zionis Israel terhadap rumah sakit di Jalur Gaza, dengan mengklaim bahwa Hamas masih mempertahankan kehadirannya secara signifikan di tempat-tempat seperti Rumah Sakit al-Shifa yang baru-baru ini digerebek, dunia justru semakin marah terhadap kekejaman Zionis Israel ayng telah berkomitmen di wilayah Palestina. Kepala bantuan PBB, Martin Griffiths, menyebut bencana kemanusiaan di Gaza sebagai “yang terburuk yang pernah ada,” dan hal ini dipandang sebagai akibat langsung dari “tidak adanya garis merah” AS atas perilaku Zionis Israel di Gaza.

Sementara itu, Hamas meraih kemenangan demi kemenangan, dari sudut pandang perang gerilya dan politik, sementara kemampuan militernya sejauh ini tampaknya tidak berkurang. Brigade Qassam, sayap bersenjata Hamas, yang melancarkan serangan ke Zionis Israel pada 7 Oktober, berhasil mengalihkan perhatian dunia kembali pada isu Palestina, membebaskan tahanan politik yang ditahan Zionis Israel, sekaligus memberikan pukulan demi pukulan terhadap salah satu kekuatan militer terkuat di dunia.

Sejak Rencana Perdamaian Kerry, yang merupakan inisiatif gagal yang diajukan pada masa pemerintahan Barack Obama, pemerintah AS belum melakukan upaya nyata untuk menciptakan negara Palestina yang layak. Faktanya, hingga 7 Oktober, belum ada yang membicarakan negara Palestina, yang fokus malah isu normalisasi Saudi-Zionis Israel. Jelas merupakan keyakinan bersama antara pemerintah Israel dan AS bahwa Hamas dapat dibendung dengan pemberian dana bantuan Qatar secara berkala, sementara Otoritas Palestina akan diperkuat hanya untuk menghadapi sejumlah milisi yang telah terbentuk di Tepi Barat selama konflik. dua tahun terakhir. Saat ini, seluruh dunia sedang membicarakan pembentukan negara Palestina. Ada juga gagasan untuk menjadikan Otoritas Palestina berkuasa di Jalur Gaza, yang pada dasarnya berarti pencabutan blokade ekonomi selama 17 tahun yang diberlakukan Barat terhadap wilayah tersebut. Masalah perlindungan status-quo di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem juga menjadi agenda regional yang serius, sementara pemerintahan Benjamin Netanyahu sedang menuju keruntuhan.

Jika Zionis Israel dan negara-negara pendukungnya di Barat memilih untuk meningkatkan konflik lebih jauh daripada mencari penyelesaian damai, maka perang tersebut akan meluas menjadi konflik regional yang lebih luas; ancaman terhadap stabilitas semua negara yang terlibat. Upaya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dapat membuka era baru dalam konflik ini, dimana Hamas akan tetap bertahan di dalamnya. Perdamaian adalah kepentingan seluruh wilayah, kita telah melihat apa yang ditawarkan oleh tentara Zionis Israel dan hal ini tidak mengakibatkan kekalahan kelompok bersenjata Palestina, hal tersebut hanya memberikan pukulan telak terhadap warga sipil di Gaza. Ini akan menjadi pil yang sulit untuk diterima oleh pemerintah negara-negara Barat, namun satu-satunya solusi untuk melindungi kehidupan warga sipil dan menjamin pembebasan semua tahanan adalah melalui resolusi damai, bukan melalui kekerasan yang lebih besar.[IT/r]
*Robert Inlakesh adalah analis politik, jurnalis, dan pembuat film dokumenter yang saat ini tinggal di London, Inggris. Dia telah melaporkan dari dan tinggal di wilayah Palestina dan saat ini bekerja dengan Quds News. Direktur 'Steal of the Century: Trump's Palestine-Israel Catastrophe'.